Kondisi Perekonomian Indonesia pada zaman pemerintahan Jokowi-JK sampai dengan saat ini (Jokowi - Ma'ruf Amin)

Jalan Jokowi di lima tahun pertama memimpin tak selalu mulus. Banyak tantangan dan rintangan yang dilalui seperti melambatnya perekonomian dunia yang berdampak pada penurunan ekspor, perang dagang antara AS dan China serta ancaman krisis dunia.

Kondisi ini berdampak langsung pada Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang dijanjikan Jokowi meroket hingga 7 persen tak tercapai. Ekonomi hanya tumbuh stagnan di kisaran 5 persen saja.

Bahkan kuartal III-2018 lalu, ekonomi hanya tumbuh sebesar 5,17 persen dan dianggap masih positif. Padahal, pertumbuhan ini melambat jika dibandingkan kuartal II yang saat itu 5,27 persen.

Menurut Jokowi, saat ini tengah terjadi berbagai sentimen global seperti perang dagang dan kenaikan suku bunga oleh bank sentral Amerika Serikat. Tidak banyak negara yang tetap menjaga momentum positif di tengah berbagai gejolak tersebut.

"Ya pertumbuhan ekonomi di kuartal sebelumnya kita 5,27 persen kemudian kuartal ini 5,17 persen, alhamdulilah. Menurut saya masih sangat baik dibandingkan negara lain," kata Jokowi di Depo MRT Lebak Bulus, Jakarta, Selasa (6/11).

Meski ekonomi tak meroket seperti yang dijanjikan, namun masih ada beberapa prestasi Presiden Jokowi di periode pertama yang patut diapresiasi.

INFRASTRUKTUR

Di periode pertama, Presiden Joko Widodo memang gencar membangun infrastruktur. Bahkan dari porsi APBN 2020 masih terlihat bahwa dana pembangunan infrastruktur menjadi salah satu yang terbesar dibanding pos anggaran lain.

Dalam APBN 2020, pagu anggaran lembaga sektor infrastruktur seperti Kementerian PUPR tercatat cukup besar karena pemerintah menaikkan anggaran infrastruktur sebesar 4,9 persen dari Rp399,7 triliun pada 2019 menjadi Rp419,2 triliun pada 2020.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan besarnya anggaran infrastruktur sebagian besar akan digunakan untuk pembangunan 837 kilometer (km) jalan baru, 238 kilometer jalur kereta api, 6,9 km jembatan baru, dan 49 bendungan baru.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menjelaskan bahwa infrastruktur yang dibangun selama pemerintahan Jokowi-JK lebih banyak dibanding 20 tahun sebelumnya. Terutama infrastruktur di sektor transportasi.

"Kita sudah bangun infrastruktur secara besar-besaran secara cepat sehingga apa yang kita bangun 4 - 5 tahun terakhir ini hampir sama bahkan lebih besar dari transportasi yang dibangun 20 tahun sebelumnya," kata dia dalam acara Hari Perhubungan Nasional yang digelar Kemenhub, di JCC Senayan, Jakarta, Sabtu.

KEMISKINAN

Selain gencar membangun infrastruktur, pemerintah Jokowi juga fokus menjaga daya beli masyarakat guna menekan angka kemiskinan. Tak sedikit dana yang dikeluarkan negara dalam bentuk bantuan sosial (bansos) agar masyarakat miskin bisa terus berkurang.

Realisasi anggaran bansos pada tahun 2018 tercatat mencapai Rp84,31 triliun atau 103,76 persen dari total pagu anggaran tahun 2018.

Berlanjut ke tahun 2019, realisasi anggaran bansos hingga Maret 2019 (kuartal I-2019) telah mencapai Rp37 triliun atau 36, persen terhadap pagu anggaran. Jumlah tersebut naik lebih dari dua kali lipat dibanding realisasi bansos kuartal I-2018 yang hanya Rp17,9 triliun.

Besarnya anggaran pengentasan kemiskinan tersebut berdampak langsung pada tingkat kemiskinan RI, di mana per akhir bulan Maret 2019 tercatat sebesar 9,41 persen atau turun 0,41 persen terhadap Maret 2018. Sementara jumlah penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 25,14 juta jiwa yang mana berkurang 810 ribu jiwa dibanding Maret 2018.

Angka kemiskinan ini juga merupakan yang paling rendah di masa kepemimpinan Presiden Jokowi periode 2014-2019.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suhariyanto mengatakan bahwa penurunan angka kemiskinan di Indonesia erak kaitannya dengan berbagai insentif yang diberikan oleh pemerintah.

Suhariyanto merincikan, pada Maret 2019 garis kemiskinan Indonesia menjadi sebesar Rp425.250 per kapita per bulan. Posisi itu mengalami peningkatan 3,55 persen dari garis kemiskinan September 2018 yang sebesar Rp410.670, juga naik sebesar 5,99 persen dibanding Maret 2018 yang sebesar Rp401.220.

Dia mengatakan, jika rata-rata satu rumah tangga di Indonesia memiliki 4 hingga 5 anggota keluarga, maka garis kemiskinan rata-rata secara nasional menjadi sebesar Rp1.990.170 per rumah tangga. Artinya, apabila ada satu rumah tangga yang memiliki pendapatan di bawah itu masuk ke dalam kategori miskin.

"Jadi orang akan dikategorikan miskin kalau pendapatannya di bawah Rp1,99 juta. Untuk mencari uang sebesar hampir Rp2 juta bukanlah sesuatu yang mudah, apalagi garis kemiskinan di tiap daerah berbeda," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Pusat BPS, Jakarta

Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla akan berakhir. Rencananya, Jokowi akan kembali dilantik menjadi presiden berpasangan dengan K.H Ma’ruf Amin pada 20 Oktober2019. Lantas bagaimana gambaran perekonomian Indonesia dalam lima tahun ini?

Dalam lima tahun pemerintahan Jokowi periode I (2015-2019), perekonomian Indonesia tumbuh di kisaran 5 persen seperti terlihat pada grafik. Ekonomi nasional bahkan hanya tumbuh 4,79% pada 2015 dampak dipangkasnya subsidi bahan bakar minyak (BBM). Hingga semester pertama 2019, ekonomi tumbuh sebesar 5,05 persen dibanding semester pertama tahun sebelumnya. Angka tersebut lebih rendah dari target APBN 2019 sebesar 5,3 persen maupun dari target RJPM 2015-2019 sebesar 8 persen. Sementara laju inflasi di pemerintahan Jokowi dalam lima tahun pertama ini cukup terkendali di kisaran 3-4 persen. Berdasarkan data BPS, inflasi September

2019 sebesar 3,39 persen (YoY) di bawah target APBN di 3,5 persen.



Source : 
https://www.merdeka.com/uang/meski-ekonomi-tak-meroket-presiden-jokowi-cetak-prestasi-ini-di-5-tahun-pertama.html
https://tirto.id/5-tahun-pemerintahan-jokowi-pertumbuhan-ekonomi-mentok-5-persen-ejLM
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/10/17/ekonomi-5-tahun-pertama-jokowi-tumbuh-stagnan-5-persen